Reformasi
merupakan suatu proses berlangsungnya pergeseran dan perubahan dari suatu
system yang dinilai kurang demokratis menuju ke arah sistem yang lebih
demokratis. Oleh sebab itu, pergeseran dan perubahan merupakan suatu wujud dari
implementasi atau penerapan dari proses demokratisasi yang mencakup dalam hal
politik, ekonomi, dan social.
LATAR BELAKANG
Di
Indonesia, masa reformasi berlaku sejak turunnya Presiden Soeharto dari
jabatannya. Banyak hal yang menyebabkan beliau terpaksa melepas jabatan
presiden, salah satunya disebabkan krisis sosial. Dua kubu terbentuk demi
menyalurkan aspirasi untuk mendukung pun menuntut. Di antaranya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (
KAMMI ) dan Forum Kota ( Forum Kota )
sebagai penuntut reformasi. Walaupun dikenal sebagai organisasi dengan nafas
perjuangan yang berbeda, tetapi saat itu mereka menetapkan untuk berjuang
bersama dalam rangka menurunkan menurunkan Soeharto, menghapus Dwi Fungsi ABRI,
dan mewujudkan reformasi. Angka
pengangguran yang tinggi, kerusuhan Mei 1998, hingga kesenjangan sosial menyebabkan
masyarakat kehilangan kepercayaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk krisis
sosial pada saat itu.
Seperti
telah dijelaskan di atas, krisis sosial menimbulkan efek domino pada bidang politik
dan ekonomi. Di antaranya, yaitu inflasi yang parah sehingga harga barang naik
dengan tak terelakkan. Mahasiswa sebagai mayoritas penuntut turunnya Soeharto
pun membuat agenda reformasi
1.
Mengadili Soeharto dan kroninya
2.
Melakukan amandemen terhadap UUD 1945
3.
Menghapus Dwi Fungsi ABRI
4.
Penegakan supremasi hokum
5.
Mewujudkan pemerintah yang bersih KKN
ERA REFORMASI
Banyak
hal yang dilakukan Presiden Habibie sebagai presiden baru dalam rangka transisi
demokrasi. Beliau mengembalikan kebebasan pers pada tempatnya semula, yaitu
memberi kebebasan berkumpul, bahkan mengembalikan beberapa tahanan politik yang
dianggap tidak bersalah.
Reformasi
pada bidang hukum dan perundangan, yaitu dengan membuat dua belas ketetapan. Di
antaranya, TAP MPR No XIII/MPR/1998 mengenai pembatasan masa jabatan Presiden
dan WaPres dan penambahan ketetapan mengenai asas dalam Pemilu, menjadi Luber
Jurdil.
Sedangkan
sebagai usaha mengatasi krisis multi dimensi, agenda reformasi juga
mengedepankan perbaikan ekonomi dengan perwujudan lapangan pekerjaan yang luas
sebagai focus utama. Sayang, reformasi akhirnya berakhir pada tahun 1999.
Dampak Positif
a.
Pengembalian hak-hak pers sebagaimana
mestinya
Presiden Habibie
memberikan kebebasan dalam berkumpul pun mengemukakan pendapat di muka umum.
Dibuktikan dengan disahkannya TAP MPR No XVII/MPR/1998 mengenai penegakan Hak
Asasi Manusia ( HAM ) dimana kebebasan pers juga termasuk di dalamnya. Beliau
juga membebaskan tahanan politik dari masa Soeharto, yaitu Sri Bintang
Pamungkas dan Muchtar. Muchtar adalah seorang yang dikenal sebagai pemimpin
buruh se-Indonesia. Tak lupa, Habibie juga mencabut larangan berserikat bagi
buruh.
b.
Pemilihan Umum yang Sehat
Habibie
menetapkan asas baru pada TAP MPR No. XIV/MPR/1998 menjadi Luber Jurdil. Bukti lainnya, yaitu torehan besar dalam sejarah
dimana pemilihan umum menyertakan hamper seluruh golongan ideology bangsa yang
diikuti oleh 48 partai setelah sebelumnya beliau memangkas perundangan mengenai
pemilu, susunan, kedudukan, tugas, serta wewenang MPR/DPR. Salah satu
udndang-undang yang dihapus, yaitu UU No. 3 tahun 1985 yang berisi bahwa
organisasi sos-pol yang diperkenankan mengikuti pemilu hanya PPP, PDI, Golkar.
Dampaknya,
kehidupan demokrasi di Indonesia mulai nampak.
c.
Perkembangan proyek pembenahan kondisi ekonomi
dan sosial
Peningkatan lapangan kerja seluas mungkin dengan mengharapkan pada potensi dari
adanya investasi asing sehingga
pada masa itu jumlah pengangguran turun. Selain itu, Habibie juga meberi
kemudahan dalam akses kebutuhan pokok dengan memberi harga yang terjangkau.
Akses fasilitas umum juga dibenahi dengan kemudahan akses kebutuhan dasar,
layaknya air minum, listrik, pun angkutan umum. Akses kesehatan dan akses
pendidikan juga tak kalah dipedulikan.
d.
Pemisahan TNI dan Polri dan penghapusan Dwi Fungsi
ABRI
Pada
masanya, TNI dijadikan sebagai alat pertahanan Negara, sedangkan Polri sebagai
penjaga ketertiban masyarakat. Sedangkan
penghapusan Dwi Fungsi ABRI dilakukannya secara bertahap.
Dampak Negatif
a.
Lepasnya salah satu wilayah Indonesia
Tentu
banyak pertimbangan Habibie dalam melepas timor-timur setelah mereka diberi
kesempatan referendum, tetapi
memilih untuk lepas dari wilayah Indonesia. Hal ini di mata orang lain
menyebabkan kekecewaan begitu besar dan menganggap keputusan Habibie sangatlah
fatal.
b.
Perbaikan ekonomi yang lambat
Berdasarkan
penelitian United Nation Development Programme (UNDP) Indonesia
menmpati peringkat ke-110 dalam
hal Indeks Pembangunan. Namun, sebenarnya hal ini masih terus berjalan sampai
sekarang. Terbukti dengan focus yang dilakukan para presiden hingga kini.
Sumber : SEJARAH untuk SMA dan MA
kelas XII Program Ilmu Pengetahuan Sosial oleh Magdalia Alfian, Nana Nurliana,
dan Sudarini. Terbitan ESIS
0 komentar:
Posting Komentar